Siti Jamaliah Lubis

Dari Wikiquote bahasa Indonesia, koleksi kutipan bebas.
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Siti Jamaliah Lubis

Siti Jamaliah Lubis atau Mia Lubis (lahir 10 Maret 1960) adalah seorang pengacara Indonesia. Ia adalah Pejabat Pelaksana Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) sejak Januari 2018 dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI).

Kutipan[sunting]

  • "Advokat itu adalah penegak hukum yang tidak mendapat fasilitas dan gaji dari negera, berbeda dengan jaksa, polisi, dan hakim. Oleh karena itu, menjadi advokat itu benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat yang hak-hak hukumnya dirampas oleh orang lain." Sumber: TangerangNET.com
  • "Banyaknya pelaporan kasus yang menjerat beberapa aktivis maupun tokoh-tokoh Muslim maupun nasionalis di tahun politik jelang pilpres 2019 ini, telah membuat diri saya yakin bahwa dengan adanya reuni akbar 212 ke-2 pada tahun 2018 ini, para advokat Muslim maupun semua anggota yang non-Muslim yang ada di organisasi KAI, baik di pusat maupun daerah (propinsi, kabupaten dan kota) akan dapat saling bahu-membahu untuk memberikan advokasi atau bantuan hukum kepada para terlapor." Sumber: Kejarinfo.com
  • "Berikan pendampingan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu yang mengalami masalah hukum, baik itu masalah tanah, perumahan, maupun masalah hukum lain." Sumber: Laras Post
  • "Dengan e-Court, tidak akan ada lagi advokat palsu. Selain itu, ada banyak birokrasi terpangkas dengan aplikasi e-Court, di antaranya waktu, biaya dan tenaga." Sumber: Malang Post
  • "Kita berharap Kalapas (Ketua Lembaga Pemasyarakatan) Sukamiskin yang baru mengindahkan instruksi Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) agar tetap menjaga integritasnya dan mengawasi warga binaannya dalam kasus korupsi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sukamiskin, begitu juga untuk lapas-lapas di seluruh Indonesia." Sumber: Mediasi Online
  • "Kita mesti melihat segala sesuatunya dari perspektif positif. Reuni Akbar 212 tahun (2018) ini semakin memberikan efek positif bagi umat Muslim agar tidak terpecah belah dan selalu tetap bersatu terhadap semua suku dan semua golongan serta semua agama yang ada, yang dianut anak negeri yang ada di Republik Indonesia tercinta." Sumber: Jejak Nasionalis
  • "Kita tidak boleh hanya sekadar mengkritik (pemerintah), kita harus berbuat. Itulah yang menjadi tekad saya untuk terjun ke dalam politik." Sumber: RMOL Jakarta
  • "Masalahnya selama ini masyarakat selalu mengganggap pengacara mahal. Mereka tidak tahu soal pasal 22 ayat 1 UU No. 18 bahwa advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal ini harus diekspos kepada masyarakat supaya mengerti dan tahu." Sumber: Detik News
  • "Meskipun tahun (2019) ini merupakan tahun politik, namun yang menjadi patokan tetap hukum. Hukum harus menjadi panglima dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa politik." Sumber: Harian Terbit
  • "Perjuangan Raden Ajeng Kartini ‘berperang’ melawan ketidakadilan dan diskriminasi patut menjadi suritauladan kaum perempuan Indonesia ‘zaman now’. Kartini merupakan inspirasi kebangkitan kaum perempuan. Meskipun hidup terkungkung adat, namun beliau masih mampu hidup mandiri dan berjuang dari balik dinding. Bukannya teredam, hasrat Kartini akan pengetahuan dan menyuarakan pikiran justru semakin lantang." Sumber: Kongres Advokat Indonesia
  • "Saya berharap kepada advokat yang telah disumpah agar tidak melanggar kode etik. Apabila advokat yang telah disumpah ada melanggar kode etik, maka DPP (Dewan Pengurus Pusat) KAI akan menarik kartu advokat." Sumber: Lintas 10
  • "Undang-Undang Terorisme sangat mendesak untuk disahkan. Masyarakat menginginkan hidup tenang dan nyaman, apalagi menjelang bulan suci Ramadan (tahun 2018) ini." Sumber: duta.co
  • "(Untuk menjadi seorang advokat) harus setor ijazah S1 berlegalisir dan ujian advokat. Lalu ikut pendidikan advokat di KPA. Setelah itu baru dia bisa dilantik bersama organisasi KAI. Kemudian disumpah oleh Pengadilan Tinggi (PT). Untuk disumpah di PT, harus ada jaraknya dua tahun dari dia lulus S1." Sumber: WowKeren
  • "Yang kita (para pengacara KAI) inginkan di era Pak Anies (Baswedan) dan Pak Sandi (Sandiaga Uno) ini, masyarakat (Jakarta) betul-betul mendapatkan keadilan. Begitupun Pemprov DKI Jakarta bisa menata masyarakat dengan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat." Sumber: Mediasi Online

Pranala luar[sunting]

Wikipedia-logo-v2-id.png
Wikipedia memiliki artikel ensiklopedia mengenai:
Commons
Wikimedia Commons memiliki media terkait mengenai:
Tokoh
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z