Shirin Ebadi

Shirin Ebadi (lahir 22 Januari 1947) adalah seorang ahli hukum, mantan hakim, dan aktivis hak asasi manusia dari Iran yang dikenal sebagai perempuan muslim pertama dan orang Iran pertama yang dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2003 atas upayanya memperjuangkan hak-hak perempuan, anak-anak, dan tahanan politik. Ia mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama dan termuda yang memimpin Pengadilan Kota Teheran pada tahun 1975, meskipun kariernya sebagai hakim diakhiri setelah Revolusi Iran 1979, memaksanya beralih ke praktik hukum swasta. Dengan dana Hadiah Nobelnya, ia mendirikan Defenders of Human Rights Center (DHRC), namun karena meningkatnya penindasan terhadap aktivis di Iran, ia terpaksa melanjutkan perjuangan dan aktivismenya dari pengasingan sejak tahun 2009.

Kutipan

• Islam is a religion whose first sermon to the Prophet begins with the word “Recite!” The Koran swears by the pen and what it writes. Such a sermon and message cannot be in conflict with awareness, knowledge, wisdom, freedom of opinion and expression and cultural pluralism.
• Islam adalah agama yang ayat pertamanya kepada Rasulullah dimulai dengan kata 'Bacalah!' Al-Qur'an bersumpah demi pena dan apa yang dituliskannya. Khotbah dan pesan seperti itu tidak mungkin bertentangan dengan kesadaran, pengetahuan, kebijaksanaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta pluralisme budaya.
• The discriminatory plight of women in Islamic states, too, whether in the sphere of civil law or in the realm of social, political and cultural justice, has its roots in the patriarchal and male-dominated culture prevailing in these societies, not in Islam. This culture does not tolerate freedom and democracy, just as it does not believe in the equal rights of men and women, and the liberation of women from male domination (fathers, husbands, brothers …), because it would threaten the historical and traditional position of the rulers and guardians of that culture.
• Penderitaan diskriminatif perempuan di negara-negara Islam, baik dalam lingkup hukum sipil maupun dalam ranah keadilan sosial, politik, dan budaya, berakar pada budaya patriarki dan dominasi laki-laki yang berlaku di masyarakat ini, bukan pada Islam. Budaya ini tidak menoleransi kebebasan dan demokrasi, sama seperti budaya ini tidak percaya pada hak-hak setara antara laki-laki dan perempuan, dan pembebasan perempuan dari dominasi laki-laki (ayah, suami, saudara laki-laki...), karena hal itu akan mengancam posisi historis dan tradisional para penguasa dan penjaga budaya tersebut.
• If the 21st century wishes to free itself from the cycle of violence, acts of terror and war, and avoid repetition of the experience of the 20th century – that most disaster-ridden century of humankind, there is no other way except by understanding and putting into practice every human right for all mankind, irrespective of race, gender, faith, nationality or social status.
• Jika abad ke-21 ingin membebaskan diri dari siklus kekerasan, tindakan teror, dan perang, serta menghindari terulangnya pengalaman abad ke-20 — abad yang paling banyak dilanda bencana bagi umat manusia — tidak ada cara lain kecuali dengan memahami dan mempraktikkan setiap hak asasi manusia untuk seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, gender, keyakinan, kebangsaan, atau status sosial.
• Unfortunately the human rights situation is not very good in most Islamic countries. When people object to cases of human rights violations, they are told that Islam and human rights are, in essence, incompatible. It is claimed that governments are observing Islamic rules and regulations. By doing so, that is, by invoking religion, these governments are clearly attempting to silence those who object. But this is absolutely incorrect. Islamic studies show us that Islam has no incompatibility with human rights.
• Sayangnya, situasi hak asasi manusia tidak terlalu baik di sebagian besar negara-negara Islam. Ketika orang memprotes kasus pelanggaran hak asasi manusia, mereka diberitahu bahwa Islam dan hak asasi manusia, pada dasarnya, tidak sesuai. Diklaim bahwa pemerintah mematuhi aturan dan regulasi Islam. Dengan melakukan itu, yaitu dengan mengatasnamakan agama, pemerintah-pemerintah ini jelas berusaha membungkam mereka yang memprotes. Namun, ini sama sekali tidak benar. Kajian Islam menunjukkan kepada kita bahwa Islam tidak memiliki ketidaksesuaian dengan hak asasi manusia.
• Culture is more deep-rooted than religion. Several factors combine to constitute the culture of a nation, one of which is religion. Like any other ideology, religion is open to interpretation. It is the culture of a society that offers its own interpretation of what religion should constitute.
• Budaya berakar lebih dalam daripada agama. Beberapa faktor berkelindan membentuk budaya suatu bangsa, salah satunya adalah agama. Seperti ideologi lainnya, agama terbuka untuk interpretasi. Budaya suatu masyarakatlah yang menawarkan interpretasinya sendiri tentang apa yang seharusnya menjadi aturan agama.
• Human rights are indivisible. Mankind needs all these rights. Freedom without social justice is useless, and social justice is useless in the absence of individual freedoms. Human rights in its entirety is required for an individual.
• Hak asasi manusia tidak dapat berdiri sendiri. Umat manusia membutuhkan semua hak tersebut. Kebebasan tanpa keadilan sosial tidak berguna, dan keadilan sosial tidak berguna tanpa adanya kebebasan individu. Hak asasi manusia secara keseluruhan diperlukan bagi seorang individu.
• It is not religion that binds women, but the selective dictates of those who wish them cloistered. That belief, along with the conviction that change in Iran must come peacefully and from within, has underpinned my work.
• Bukan agama yang membelenggu perempuan, melainkan perintah-perintah selektif dari mereka yang ingin perempuan terkungkung. Keyakinan tersebut, selaras dengan keyakinan bahwa perubahan di Iran harus datang secara damai dan dari dalam, yang mendasari pekerjaan saya.