Sandrayati Moniaga

Sandrayati Moniaga (Jakarta,19 Oktober 1961) adalah salah satu komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia. Sandrayati banyak menghabiskan waktunya di HuMA (Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis).

Kutipan

• "Sayangnya belum semua masyarakat mendapatkan hak atas pangan in."
• "Hak atas panganbisa terwujud dengan menekankan pada dua aspek, yaitu aspek ketersediaan dan aksesibiltas pangan. Namun, kedua aspek tersebut dinilai belum sepenuhnya diwujudkan."
• "Untuk memenuhi aspek ketersediaan pangan akhirnya dibangun melalui impor. Padahal, Indonesia memiliki sumber pangan yang melimpah dan beragam. Ketergantungan pada beras dan gandum mendesak Indonesia untuk terus melakukan impor pangan strategis. Jika diteruskan, situasi ini akan mengikis kedaulatan pangan."
• "Walaupun UU ITE dibentuk atas dasar kebutuhan regulasi tersebut, nyatanya keberadaan UU ini menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak berekspresi sejak disahkannya tahun 2008."
• "Dengan dasar inilah kami melakukan Pengkajian dan Penelitian RUU perubahan UU ITE, didasarkan pada kewenangan dan kebutuhan UU ini."
• "Hasil kajian ini akan kami sampaikan secara resmi kepada Pak Menko Polhujam (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan rekan-rekan di Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informasi. Saya berharap kiranya hasil kajian ini dapat bermanfaat."
• "Jadi, misalnya untuk UU ITE, itu tidak terlepas juga sebelumnya ada kajian pelindungan data pribadi, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dari situ, kita juga dapat melihat sejauh mana rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM diikuti atau tidak. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan kerja sama dengan SEPAHAM serta kawan-kawan pembela HAM. Dalam hal ini networking tidak dapat diabaikan, gerakan HAM ini kan suatu gerakan bersama dan ada agenda bersama. Sekali lagi Komnas tidak sendiri, bersama dan memiliki banyak kawan dan kami selalu terbuka apabila teman-teman menemukan hal-hal baru."
• "Ini adalah proses yang alami dan kita butuhkan agar Indonesia bisa semakin maju memiliki peraturan perundang-undangan yang baik dan bisa membangun negara hukum yang berkeadilan."