Patricia Gualinga

Patricia Gualinga

Patricia Gualinga (21 September 1969) is an indigenous rights defender and foreign relations leader of the Pueblo Kichwa de Sarayaku (Kichwa People of Sarayaku), an indigenous community based in the Ecuatorian Amazon. The Kichwa People of Sarayaku have defended their lands and livelihood from human rights violations caused by the illegal appropriation of community land without free, prior and informed consent for extractive projects. Pembela hak-hak masyarakat adat dan pemimpin hubungan luar negeri Pueblo Kichwa de Sarayaku (Suku Kichwa Sarayaku), sebuah komunitas adat yang berbasis di Amazon Ekuador. Masyarakat Kichwa Sarayaku telah mempertahankan tanah dan mata pencaharian mereka dari pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh perampasan ilegal tanah komunitas tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (free, prior and informed consent/FPIC) untuk proyek-proyek ekstraktif.

Kutipan

• "We call ourselves the descendants of jaguar men and women because our ancestors had the ability to turn into jaguars, and a jaguar is not easily subjugated. So I think we have that in our spirit, our way of being, and our genes, and when we see them trying to harm our home or our habitat, our whole family unites—men, women, children, everyone. We have very young activists, teenage activists, adult activists, all of us doing different things. I think it’s in our genes." "Kami menyebut diri kami keturunan laki-laki dan perempuan jaguar karena leluhur kami memiliki kemampuan untuk berubah menjadi jaguar, dan jaguar bukanlah makhluk yang mudah ditaklukkan. Saya pikir semangat itu ada dalam jiwa kami, cara hidup kami, dan gen kami. Ketika kami melihat ada pihak yang mencoba merusak rumah atau habitat kami, seluruh keluarga bersatu—laki-laki, perempuan, anak-anak, semua. Kami punya aktivis yang sangat muda, aktivis remaja, aktivis dewasa, masing-masing melakukan perannya. Saya rasa ini ada dalam gen kami."
• "Everyone thought it was impossible. They thought our decision was suicidal. And they let us know it. Well, I didn’t know if it was impossible; we wouldn’t know if we didn’t try. How did we succeed? First, by creating local unity. We were all determined to deal with the consequences of our decision to refuse to let them enter our territory and exploit it. And second, by using all our knowledge. In my case, my knowledge of the media, of external strategies." "Semua orang menganggap itu mustahil. Mereka mengira keputusan kami adalah tindakan bunuh diri. Dan mereka menyampaikannya kepada kami. Saya sendiri tidak tahu apakah itu mustahil; kami tidak akan pernah tahu jika tidak mencoba. Bagaimana kami berhasil? Pertama, dengan menciptakan persatuan di tingkat lokal. Kami semua bertekad menghadapi konsekuensi dari keputusan untuk menolak mereka masuk ke wilayah kami dan mengeksploitasinya. Kedua, dengan menggunakan seluruh pengetahuan yang kami miliki. Dalam kasus saya, pengetahuan tentang media dan strategi eksternal."
• "The government is giving full priority to the economy, with the justification that it is for the good of the country. There’s no room for the discussion of the rights of Indigenous peoples, of collective rights or the consultation of Indigenous peoples, let alone their consent [for such extractive activities to take place]. They are stuck in their ways, following the same practices and framework as they have done for many years, despite the efforts, for example, of the community of Sarayaku to demonstrate that violations of the collective rights of Indigenous people and their territory had taken place." "Pemerintah memberikan prioritas penuh pada ekonomi, dengan dalih demi kepentingan negara. Tidak ada ruang untuk membahas hak-hak masyarakat adat, hak kolektif, atau konsultasi dengan masyarakat adat, apalagi persetujuan mereka [agar kegiatan ekstraktif dapat dilakukan]. Mereka terjebak pada cara lama, mengikuti praktik dan kerangka yang sama selama bertahun-tahun, meskipun ada upaya—misalnya dari komunitas Sarayaku—untuk menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak kolektif masyarakat adat dan wilayah mereka."
• " I think there are a few things we need to emphasize. With regard to the issue of mining, the government claims that the destruction that takes place only comes from illegal mining activities — who, of course, act atrociously — and that the formal, large-scale mining projects are ‘responsible’. However they also end up causing complete destruction. When it comes to extractive industries, there is no middle ground, no opportunity for reconciliation or to coalesce around a compromise position, because we are coming at the issue from completely unequal standings. They are always trying to tell us that, this time, with the latest, cutting-edge technologies, they will be able to act socially and environmentally responsible. I’m really not sure if they even know what they are saying, it’s all just theoretical talk." "Saya pikir ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Terkait isu pertambangan, pemerintah mengklaim bahwa kerusakan hanya disebabkan oleh aktivitas tambang ilegal—yang tentu bertindak secara kejam—dan bahwa proyek pertambangan formal berskala besar bersifat ‘bertanggung jawab’. Namun pada akhirnya, proyek-proyek itu juga menyebabkan kehancuran total. Dalam industri ekstraktif, tidak ada jalan tengah, tidak ada ruang rekonsiliasi atau kompromi, karena posisi kami sangat tidak setara. Mereka selalu mengatakan bahwa kali ini, dengan teknologi terbaru dan tercanggih, mereka akan bertindak secara sosial dan lingkungan dengan bertanggung jawab. Saya sungguh tidak yakin mereka sendiri memahami apa yang mereka katakan; semuanya terdengar seperti pembicaraan teoritis belaka."